TAHUN 2021 ini merupakan momen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Musi Rawas (Mura).
Pesta demokrasi Pilkades ini cukup besar, betapa tidak, desa yang akan melakukan Pilkades berjumlah 112 desa. Jumlah ini melebihi 60 persen dari 186 desa yang ada di 14 kecamatan di Kabupaten Mura.
Tahapan Pilkades pun telah dimulai dengan diawali Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kabupaten Mura pada 5 – 7 Januari 2021 serta berlanjut ke tahapan-tahapan berikutnya. Dan rencana pelaksanaan Pemungutan Suara pada 8 April 2021.
Tentunya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mura akan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit, karena pembiayaan Pilkades ini dibebankan pada APBD Kabupaten Mura Tahun 2021 sesuai dengan Pasal 83 ayat 1 dan 2, Peraturan Bupati (Perbup) Musi Rawas No. II Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
Mengenai besaran biaya per Pilkades pun bervariasi sesuai ketentuan, sebagaimana diterangkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mura, yakni tergantung dengan jumlah pemilih. Misalnya pemilih dengan jumlah 500 hingga 1.000 pemilih anggarannya Rp 32 juta hingga yang tertinggi 4.500 sampai dengan 5.000 pemilih dengan dana Rp 64 juta.
Bisa diartikan kandidat Bakal Calon Kepala Desa (Bacakades) tidak akan dipungut biaya pendaftaran dan biaya penyelenggaraan oleh Panitia Pilkades, karena sudah ada anggaran dari APBD Mura. Tentu hal ini akan meringankan Bacakades dan mengurangi pengaruh politik kepada Panitia Pilkades.
Mengenai gesekan politik menjelang Pilkades tentu akan sangat kuat, perlu kesadaran yang tinggi agar tidak terjadi benturan di desa, dan hal ini tentu sudah diperhitungkan dan harus diantisipasi aparat keamanan.
Sifat kesukuan dan kekeluargaan serta mungkin keagamaan akan semakin memperkuat gesekan tersebut. Netralitas panitia Pilkades tentu menjadi harapan kita semua, selain itu peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan seruan Pilkades Damai sangat diperlukan.
Yang jadi masalah bila kandidat calon coba-coba bermain uang atau “money politic” akan sangat riskan terjadi keributan. Hal ini sulit sekali dihindari, transaksional dalam politik masih sangat kental. Formula mengurangi dan memperkecil Money Politic, mungkin belum ditemukan, atau siapa yang bisa jamin No Money Politic. Ini mungkin tidak sepenuhnya salah kandidat, karena bisa jadi permintaan pemilih aji mumpung juga.
Apa jadinya bila seorang calon terpilih telah menghabiskan biaya besar, sementara gaji dan tunjangan ketika menjabat Kades tidak sebanding dengan itu. Kita tahu semua apa yang akan terjadi, apakah Kades tidak berupaya mengejar balik modal, dan apakah tidak perlu mengejar untung, karena sudah keluar modal. Apalagi modal nyalon, umpamanya dari pemodal, tentu harus ada politik balas budi.
Oleh karena itu fungsi pengawasan haruslah berjalan dengan semestinya, baik atasan internal, vertikal maupun eksternal. Alih-alih melakukan pengawasan malah berbagi ‘bancakan’, ini tidak perlu terjadi.
Dana Desa (DD) dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD jangan jadi ajang korupsi Kades. Karena sudah banyak Kades yang ditangkap Aparat Penegak Hukum karena korupsi termasuk di Kabupaten Mura.
Selain itu, jangan lupa. Pilkades saat Pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan kerumunan, khawatir menimbulkan cluster baru bila Protokol Kesehatan (Prokes) tidak dipatuhi. Tentu hal ini harus menjadi atensi penting bagi panitia Pilkades maupun kandidat calon. Penegakan Prokes harus lebih ketat tentunya dengan pengawasan Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum juga.
Harapan kita semua, semoga Pilkades serentak ini dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas dan ‘Visioner’ memajukan desanya, serta membuat kebijakan- kebijakan pro rakyat walaupun mungkin sudah mengèluarkan dana besar saat Nyalon. Yang Penting Amanah ya …. Pak Kades. Semoga.
Penulis/Editor : Faisol Fanani (Pemimpin Redaksi)
Tulisan ini merupakan OPINI REDAKSI
