Perlu Kepedulian, Kerusakan Hutan di Sumsel Masih Berlangsung

Peristiwa

PALEMBANG – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan menyatakan berdasarkan pengamatan aktivis di sejumlah daerah kerusakan hutan di provinsi setempat masih berlangsung baik disebabkan faktor alam maupun ulah manusia.

Untuk mencegah terjadi kerusakan hutan yang semakin parah, diperlukan kepedulian semua pihak untuk menghentikannya dan penegakan hukum secara tegas baik terhadap masyarakat kecil maupun perusahaan besar, kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan Hadi Jatmiko, di Palembang, Selasa.

Menurut dia, hutan di provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota ini mencapai seluas 3,5 juta hektare lebih, dari jumlah tersebut sebagian besar diprakirakan mengalami kerusakan baik ringan maupun berat.

“Hutan yang ada di provinsi ini dimanfaatkan secara berlebihan, kayunya ditebangi tanpa upaya penghijauan yang seimbang dan lahannya dimanfaatkan untuk pertambangan dan perkebunan dengan alasan pemanfaatan potensi daerah untuk kesejahteraan rakyat, sementara upaya pelestariannya sangat rendah” ujarnya.

Akibat terjadi kerusakan yang cukup luas, mengakibatkan hutan di provinsi yang memiliki penduduk sekitar 8,6 juta jiwa itu tidak dapat berfungsi secara maksimal menyerap air hujan dan ketika musim hujan terjadinya luapan sungai di mana-mana yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa.

Kerusakan hutan di provinsi ini tidak boleh dibiarkan terus meluas karena dapat menghambat upaya penanganan perubahan iklim dan penyelamatan lingkungan hidup.

Untuk mengatasi masalah kerusakan hutan, Walhi menantang menteri lingkungan hidup se-Asia Pasific yang berkumpul di Kota Palembang pada 9-10 Mei 2017 dalam acara pertemuan “Bonn Challenge” yang merupakan upaya global untuk memulihkan 150 juta hektare lahan terdegradasi di dunia pada 2020 melakukan tindakan nyata dan tidak berpihak kepada perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan lingkungan/perusak hutan untuk kepentingan bisnisnya.

Hutan perlu dikembalikan fungsinya sebagai gudang penyimpan air dan tempat penyerapan air hujan, sehingga air hujan yang berlimpah dapat disimpan di dalam tanah dan tidak langsung mengalir mengakibatkan meluapnya sungai dan banjir seperti yang terjadi di beberapa daerah pada musim hujan beberapa bulan terakhir ini.

Jika masalah kerusakan hutan tidak segera diatasi, bencana ekologi pada setiap musim hujan akan terus mengancam masyarakat dan pada tahun-tahun mendatang bisa semakin parah karena provinsi ini tergolong cukup rawan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor, kata Hadi. (ant)