Balon Bupati Musirawas Petahana Dapat Rekom Dukungan Gerindra Yang Ketuanya Adalah Rival Politik

MUSIRAWAS.COM – Politik mencapai kekuasaan untuk masa kepemimpinan satu periode dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 Khusus nya di Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan mendapat sorotan dan tanggapan dari Mahasiswa Hukum Tata Negara.Kenanakah arah Suwarti kader partai Gerindra.

Ada hal yang menarik untuk dicermati betapa Dinamis nya peta politik di Musi Rawas kenapa bakal Paslon yang bukan kader partai bisa mendapatkan rekomendasi atau surat tugas dari ketua umum partai Gerindra.

Kepastian ini setelah DPP Gerindra yang ditandatangani Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto dengan Sekjend Gerindra, Ahmad Muzani merekomendasikan dukungan kepada Hj Ratna Machmud – H Suprayitno sesuai dengan Surat No 06-0035/TGS-PILKADA/DPP-GERINDRA/2024.

Saat diwawancarai Ferry Isrop merupakan mahasiswa Hukum Tata Negara (HTN) semester akhir yang lagi menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama IsIam Bumi Silampari (STAI.BS) Kota lubuklinggau mengungkapkan kamis 4 juli 2024.

“Inilah politik memang begitu dinamis, menuai musteri penguasaan dan strategi dari bakal calon kepala daerah membuat masyarakat umum tidak mengetahui dan ada saja kejutan yang terjadi.

Lanjut. Dalam surat rekomendasi dari ketua umum partai Gerindra Prabowo Subianto untuk calon bupati kabupaten Musi Rawas priode 2024-2029 .Ratna Machmud sempat mengejutkan masyarakat, karena dinilai oleh kalangan elit politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) mampu untuk membesarkan partai tersebut.

Kita ketahui Suwarti merupakan wakil bupati yang masih aktif dan kader  senior Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Musi Rawas, ini malah tidak mengantongi surat rekomendasi dari ketua umum.

Hal inilah yang menarik kita lihat dan cermati kemungkinan adanya putusan dan pertimbangan dari elit partai Gerindra kenapa ini terjadi. Biasanya keputusan partai politik untuk merekomendasikan bakal calon kepala daerah ada mekanisme dan tahapan.” ungkap Mahasiswa Hukum Tata Negara. (*)