MUSI RAWAS – Menanggapi ucapan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan H Karyasid Helmi yang telah diberitakan sebelumnya dengan judul : Soal Komentar LSM PPNI, Karyasid : “Bila Perlu Aku Cucuk Mulutnya” Subar Ketua LSM Peduli Pembangunan Nasional Indonesia (PPNI) mengatakan, “Selaku Kepala Dinas tidak wajar untuk mengucap seperti itu, seharusnya dia luruskan, dan dibuktikan dengan turun kelapangan, tentu dengan data-data yang ada, temuan kami seperti ini, dan menurut pihaknya,” ujarnya, Kamis (18/05/2017).
Dikatakan Ketua LSM PPNI dengan nama lengkap Subarsin Gumay, untuk dugaan potensi adanya korupsi bukan wewenang LSM yang merupakan kontrol sosial, namun kami berdasarkan pantauan dilapangan, dan versi pihak instansi terkait bagaimana,” tegasnya.
Sekitar Bulan Maret 2017, ditambahkan Subar panggilan akrab Ketua LSM PPNI, pihaknya pernah menyampaikan langsung temuannya kepada H Karyasid Helmi di Kantin belakang Bappeluh di Perkantoran Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas (Mura).
Menurut Subar, dikatakan H Karyasid Helmi, pokoknya terserah kamu, mau dinaikan ke-Tim Tipikor maupun ke-Kejati kami tidak takut, disana yang mendengar atau menyaksikan ada salah satu Kepala Dinas lain, bahkan ada orang lain juga yang mendegarkan.
Sebelumnya, menurut keterangan salah satu mantan Kepala PD Mura, proyek bedah rumah tidak layak huni itu adanya di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya kurang lebih kisaran 300 (tiga ratus) rumah,” ungkap Subar.
Maka kami dari LSM PPNI menyapaikan surat secara resmi, kemudian dirinya dipanggilah oleh Abu Hanifiah selaku Kabid dan merangkap PPTK bedah rumah tidak layak huni,” jelas Subar.
Penjelasan yang kami dapat dari Abu Hanifiah di ruang kerjanya, bedah rumah itu sebenarnya tidak ada kendala. Sebab, rumah bedah itu hasil gotong royong, kami hanya menyiapkan lahan, itu proyek tingkat satu Provinsi Sumatera Selatan, yang berkompeten disitu konsultan, kami hanya menyiapkan tempat atau fasilitas,” beber Subar sembari mengatakan Abu Hanifiah tanpa mengatakan siapa pihak konsultan yang dimaksud.
“Kedepannya LSM PPNI akan menyampaikan hasil investigasi kami ke pihak Dirjen,” pungkas Ketua LSM PPNI.
Sumber : SergapBuserPos.com
