MURATARA, Jurnalindependen.com — Puluhan warga yang mengatasnamakan masyarakat Musi Rawas Utara (Muratara) lakukan aksi damai didepan kantor Bupati Muratara, Rabu (14/01/2015) dengan membawa spanduk yang berisi penolakan Pj Bupati yang bukan putra asli Muratara.
Diantara tuntutan warga tersebut menolak bila Gubernur Sumatera Selatan memaksakan Pj Bupati orang dekat gubernur, selain itu ancaman akan melakukan Reperandum pindah ke Provinsi Jambi. dalam orasinya Rodi (27) yang mewakili masyarakat Muratara mengatakan, “Bila tuntutan Mereka tidak dipenuhi maka masyarakat Muratara akan melakukan aksi yang lebih besar lagi dan akan melakukan aksi penutupan jalan lintas Sumatra di setiap perbatasan”.
Ditambahkan juga oleh Budi (34) dalam orasinya mengatakan, ”Kami tidak ingin lagi Pj bupati Muratara bukan putra daerah Muratara karena yang bukan putra daerah tidak begitu memikirkan nasib masyarakat Muratara seperti yang telah terjadi, Pj bupati yang lama tersandung kasus Korupsi dan kami tidak ingin terjadi lagi”.
Dalam aksi damai tersebut juga hadir H.M. Sarkowi Wijaya, juga melakukan orasi pada saat itu menyampaikan, “Bertahun-tahun perjuangan untuk Muratara ini tanpa ada bantuan biaya dari Pemda Musi Rawas, atau biaya dari Pemda Sumatera Selatan, biayanya murni uang kami sendiri, memang ada oknum yang bermain sampai oknum tersebut bisa dapat membangun rumah dan membeli mobil,”ujarnya.
Ditambahkan lagi oleh H.M sarkowi Wijaya, sudah 2 bulan 23 hari Muratara tidak ada Pj Bupati, pemerintahan tidak berjalan dengan baik, pemerintahan tidak stabil, aktivitasnya tidak begitu baik para pegawainya masuk kerja jam 11, pulang kerja jam 12.
”Bus Dinas yang ada digunakan untuk pegawai yang pulang ke Lubuklinggau, berapa biaya yang dikeluarkan oleh Pemkab Muratara untuk operasional bus tersebut, sementara pegawai yang pulang ke daerah lain seperti Lesung batu, Rantau Kadam dan daerah yang lainnya pulang dengan mengggunakan Biaya sendiri, kapan orang Muratara bisa menikmati hasil perjuangan Mereka?” lanjut H.M sarkowi Wijaya lagi dengan nada Kecewa, tidak adanya santunan dari pemerintah daerah untuk setiap bulannya kepada korban baik yang telah meninggal, atau yang luka-luka disaat terjadinya demo pembentukan kabupaten Muratara..(Perri)
