JAKARTA — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Jakarta.
Berbekal legalitas Surat Keputusan Menkumham ini, Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berencana untuk melakukan perombakan struktur alat kelengkapan di DPR RI.
Wakil Ketua Umum Golkar versi Ancol, Priyo Budi Santoso mengatakan akan ada penyempurnaan fraksi di DPR dan di MPR RI. Yaitu dengan melakukan rotasi seperlunya oleh DPP Golkar. Termasuk juga alat kelengkapan dewan (AKD).
“Tapi untuk posisi pimpinan DPR dan MPR tidak ada rencana untuk penggantian,” katanya di Jakarta, Kamis (12/3).
Priyo menambahkan, selain pimpinan DPR dan MPR, akan dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan itu, menurut dia hanya dilakukan untuk memastikan alat kelengkapan sebagai instrumen dapat berjalan dengan baik.
Jadi, akan ada rotasi di alat kelengkapan dewan dan fraksi tapi dilakukan seperlunya. Sebab, menurut dia, masih banyak anggota fraksi Golkar yang masih mumpuni. “Sudah tentu tidak semuanya di rotasi,” ujarnya. (rol)