JAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk segera menyelesaikan persoalan anggaran Pilkada yang belum rampung hingga hari ini. Hal ini karena persoalan anggaran berpotensi mengganggu jalannya pelaksanaan Pilkada hingga hari pemungutan nanti.
“Pemda harusnya membereskan ini, untuk menyukseskan Pemilu, bukan malah menghambat,” ujar Deputi Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sunanto, Jumat (13/11).
Ia mengatakan selain menghambat tahapan Pilkada, persoalan anggaran juga ikut menyandera psikis penyelenggara. Hal ini lantaran, penyelenggara yang semestinya fokus dalam pelaksanaan, terhambat karena memikirkan anggaran yang belum tuntas.
Ini juga yang kemudian kata pria yang akrab disapa Cak Nanto tersebut, menjadi salah satu penyebab tidak netralnya penyelenggara. Hal itu juga yang diamini oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, yang mengatakan persoalan anggaran merepotkan KPU. Pasalnya, pengurangan anggaran yang dilakukan secara sepihak ini, muncul di tahapan saat sudah berjalan.
“Harusnya pada saat awal menyusun anggaran, bukan sekarang dia minta dikurangi begitu. Itu akan merepotkan banyak pihak,” ujar Arief. Hambatan yang kemudian terjadi yakni perubahan sisi substansi dan administrasi Pilkada, yang tentunya melenceng dari rencana awal.
“Strateginya akan berubah semua, mengubah perjanjian, mengubah kembali rekening yang sudah diregister di KPU, banyak hal berubah,” ungkapnya. (rol)
