MUSIRAWAS, Jurnalindependen.com — Ketua Ikatan Keluarga Petani Walet (IKPW), Wisnu Handoyo mempertanyakan keseriusan Pemkab Musi Rawas untuk menegakkan Perda tentang Walet.
“Kami mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam hal pengurusan izin walet, soalnya jangan sampai ada kecemburuan sosial bila pemerintah tidak dapat bertindak tegas.
Memang para penangkar harus mempunyai izin dan bayar pajak, konsekuensi bila mengingkari apakah Pemkab Musi Rawas dapat menindak tegas bagi pelanggar Perda tersebut,” tanya Wisnu, saat dihubungi siang tadi, Rabu (18/11/2015).
Bila hanya sebagian yang mengurus izin, sementara yang lain tidak dan tidak ada tindakan tegas dari Pemerintah tentu akan terjadi kecemburuan sosial, lanjut Wisnu, buat apa mengantongi izin bahkan membayar pajak sedangkan yang ingkar tidak disangsi.
Diketahui sebelumnya, para penangkar atau petani walet di Kecamatan Megang Sakti membentuk organisasi untuk membangun rasa solidaritas dan mempermudah koordinasi. Namun dari informasi, 63 penangkar walet yang ada disana sebagian seakan enggan untuk mengurus perizinan walet dengan berbagai alasan, diantaranya rumit, IMB kemahalan dan lainnya.
Padahal bila mengikuti prosedur dan berdasarkan tarif resmi sebenarnya tidak mahal dan cepat bahkan Izin Pengelolaan Walet di Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas Gratis (alias tidak bayar). (fs)
Berita Terkait :
Permudah Koordinasi, Petani Walet Megang Sakti Bentuk Organisasi
