LUBUKLINGGAU – | Sejak regulasi Pengawasan Tenaga Kerja beralih ke Provinsi, tupoksi pengawasan menjadi kurang optimal di Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara. Hal ini disampaikan staf Korwil Tenaga Kerja di Musi Rawas kepada wartawan, Kamis (06/02) di kantornya.
Ia mengatakan, hingga kini status mereka hanya sebagai pengawas tenaga kerja yang dikoordinir langsung Disnakertrans Provinsi. “Karena tidak ada anggaran, kami para pengawas dari Musi Rawas 4 orang, dari Lubuklinggau 4 orang dan dari Musi Rawas Utara 3 orang bergabung menempati gedung eks KPU Musi Rawas.
Semuanya termasuk listrik, internet, fingerprint biaya urunan, sedangkan fasilitas komputer maupun printer masih pinjam ke Disnakertrans Musi Rawas.
Fingerprint merupakan keharusan karena untuk memenuhi unsur kehadiran dikantor, karena ada tunjangan kinerja dari Disnakertrans Provinsi Sumsel,” ungkapnya.
Mengenai tugas pengawasan, ia menjelaskan dijalankan seadanya, ada perusahaan yang menurut aturan ada juga yang melanggar. Namun apa yang bisa diperbuat.
“Selain itu, perusahaan sudah bisa melapor sendiri ke atas dengan mengisi blanko secara online,” tutupnya. | *
