MUSI RAWAS- Sedikitnya 13 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas. Dimana, hal tersebut dituangkan dalam penandatangan MoU kesepakatan untuk program pembentukan 13 Peraturan Daerah (Perda) tahun 2018.
MoU tersebut ditandatangani dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mura, Sabtu (28/4), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Mura Yudi Fratama, dan dihadiri Wakil Ketua II Ismun Yahya, dan 27 anggota dewan, serta Unsur FKPD dan juga Pejabat dilingkungan Pemkab Mura.
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Mura, yang dalam hal ini diwakili Tumiran mengatakan, rancangan program pembentukan Perda yang akan dibahas dalam rangka singkroniasi dan harmonisasi. Sehingga, dengan begitu menemukan kesepakatan yang kemudian ditetapkan.
“Dalam rangka pembentukan Perda Badan Pemperda DPRD Kabupaten Mura telah melakukan rapat dan disepakati bahwa ada 13 Perda yang akan dibahas,”jelas Tumiran, Sabtu (28/4).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, bahwa untuk 13 Perda tersebut 10 Perda dari Pemkab Mura dan 3 Perda inisiatif dari DPRD Mura. Dimana, 13 Perda yang akan dibahas dan dibentuk diantaranya, Perda tentang Pencabutan rentribusi dari Izin Ganguan, Perda tentang keselamatan penerbangan, Perda tentang Kawasan Layak Anak (KLA), Perda tentang wajib lapor CSR, Perda tentang pembangunan dan partisipasif.
“Selain itu, Perda tentang penyelenggaraan Haji di Mura dan Perda tentang KIR Perda tentang tempat rekreasi dan olahraga, Selanjutnya masih katanya, Perda tentang tata ruang tahun 2018-2028, Perda tentang Perubahan APBD, Perda tentang APBD tahun anggaran 2019, Perda tentang pembentukan BUMD baru PT Mura Sempurna serta Perda tentang LKPJ Bupati tahun anggaran 2017,”bebernya.
Usai pembacaan ke 13 Perda yang akan dibahas dan juga dibentuk ini, selanjutnya Bupati Mura H Hendra Gunawan dan Ketua DPDR Kabupaten Mura Yudi Fratama dan wakil-wakil ketua, dan disaksiakan seluruh anggota dewan yang hadir melakukan penandatangan MoU kesepakatan.
